screedbot

  • top1
  • top 2

Rakornas PPPA 2018 Bekerja Bersama Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) Tahun 2018 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tanggal 29 Februari - 2 Maret 2018.

Kota Pangkal Pinang menjadi lokasi penyelenggaraan Rakornas PPPA tahun ini atas dasar keseimbangan penyelenggaraan Rakor. Karena pada 2017 lalu telah diselenggarakan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, berbagai inovasi dan pengalaman telah ditunjukkan oleh Bangka Belitung yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, bertujuan :

  1. Penguatan Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan PP-PA daerah melalui penguatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah
  2. Inspirasi dan Pembelajaran Membagi inspirasi dan pembelajaran berdasarkan praktek-praktek terbaik yang telah berlangsung selama ini oleh para pelaku pembangunan baik dari pusat dan daerah
  3. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi : Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah terkait pelaksanaan urusan PP-PA
  4. Optimalisasi & Partisipasi : Mengoptimalkan jejaring antar pemangku kepetingan termasuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan PP-PA
  5. Kelembagaan : Terwujudnya Knowledge Management untuk isu di seputar PP-PA, untuk pengembangan pengetahuan dan kompetensi pejabat pada dinas yang bertanggungjawab pada pelaksanaan urusan PP-PA
  6. Sinkronisasi dan Sinergitas : Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi, dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional terkait dengan pelaksanaan urusan PP-PA tahun 2018
  7. Evaluasi : Tersusunnya rekomendasi/rencana tindak lanjut

Pembukaan Rakornas PPPA ini. dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman

Rakornas PPPA Tahun 2018 mengangkat tema Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia. Dengan harapan dapat semakin meningkatkan komitmen bersama di dalam pembangunan PPPA.  Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, tema ini memiliki tiga poin, yaitu 

  • Keterlibatan seluruh lembaga terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemerintah dan pemda, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun PPPA.
  • 2018 adalah dua tahun terakhir dari lima tahun RPJMN 2015-2019. Maka dibutuhkan fokus isu dan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.
  • Kesejahteraan perempuan dan anak ditunjukkan dengan keberadaan perempuan dan anak dalam kondisi aman dan terlindungi.

Sejak 2016, Kemen PPPA mencanangkan program Three Ends dengan tujuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; mengakhiri perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

“Three ends menjadi sebuah medan jangkauan sangat besar dan luas karena meliputi 125,5 juta perempuan dan 82,9 juta anak di seluruh pelosok nusantara,” terang Menteri Yohana Yembise. Pihaknya berharap, para Kepala Dinas PPPA dapat memberi perhatian pada sejumlah item. Misalnya pembangunan PP dan PA tidak dapat dilakukan secara parsial maka membutuhkan tindakan yang holistik, terpadu dan efektif. Memastikan bahwa isu gender dan hak anak terintegrasi dalam seluruh program dan kegiatan SKPD melalui strategi mainstreaming gender dan hak anak.

Pemerintah daerah juga harus dapat menentukan berbagai kegiatan solutif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak di akar rumput. Seperti sekolah perempuan, women technical college, one student safe one family, industry rumahan. Pemerintah juga diharapkan memberikan perubahan yang signifikan dan mempercepat perwujudan Three Ends.

Tags:

Link Terkait

Statistik Pengunjung

026385
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
25
80
105
25883
1000
1707
26385

Your IP: 54.84.236.168
2018-12-17 03:57
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.