screedbot

  • top1
  • top 2

Inhu, Selasa tanggal 22 Oktober 2019 telah melaksanakan Acara Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan ((PBAP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019, yang terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan yakni Kecamatan Pasir Penyu dan Lirik, Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pengahapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 yang berjumlah 60 orang yang berasal dari Kecamatan Pasair Penyu dan Lirik bertempat di aula kantor Camat Pasir Penyu, Peserta 60 Orang terdiri dari 30 dari Kecamatan Lirik dan 30 dari kecamatan Pasir Penyu, adapun Narasumber dari kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara (PBAP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Terdiri dari 2 orang yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu yang bernama IBU Hj.RISNADEDI, M.pd dari Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Indragiri Hulu dan BAPAK WARSIDI,M.Pd dari Sanggar kegiatan Belajar KAbupaten Indragiri Hulu. 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 9.28.06 AM

Acara Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Indragiri Hulu Tahun 2019 yang di Hadiri oleh yang bernama (BAMBANG INDRAWAN,S.Stp, M.Sp) Memberi Arahan dan Kata Sambutan, Peserta yang di Hadiri Dari 2 (dua) Kecamatan yang Buta Aksara. Dasar Kebijakan Kegiatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)  adalah 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31  ayat 2 Deklarasi Dakar 2000: menurunkan angka buta aksara orang dewasa khususnya perempuan, sebesar 50% pada akhirnya Tahun 2015. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 dan 5 pasal 11 ayat 1 dan pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2005 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat Nomor 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 2. peraturan bersama antara menteri Negara Pemberdayaan Perempuan , Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/ Men.PP/Dep.II/VII/2005 Nomor 28A Tahun 2005 dan Nomor I/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara . Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Mendiknas Nomor 009 tahun 2007 tentang Pembentukan sekretariat Tim koordinasi Nasional GNP-PWB/PBA.  Pemberantasan Buta Aksara Berdampak Langsung terhadap : menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai tamat Sekolah Dasar, berhasilnya pelaksanaan Program Keluarga Berencana, Naiknya Tingkat Gizi Masyarakat, Naiknya Penghasilan Masyarakat, Naiknya usia Harapan Hidup Masyarakat, Naiknya Partisipasi  masyarakat terhadap program pembangunan masyarakat semakin demokrasi.

 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 9.28.09 AM

Dasar kasus pemberantasan Buta aksara ini Perancangan Program dapat dilaksanakan sebagai berikut: Merumuskan nama program atau intervensi . nama program bisa mengacu pada tujuan umum (Goal) program yang berpungsi memberikan Fokus pada rencana atau usaha perubahan. serta pedoman bagi maksud alasan -alasan mengapa program pengembangan masyarakat perlu dilakukan. dan menyatakan tujuan hasil. menjelaskan hasil-hsail yang ingin di capai sebuah program secara terukur dalam kurun waktu tertentu dan dengan indikator atau ukuran yang diterapkan, menyatakan tujuan-tujuan proses, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan . Tujuan diselenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) kabupaten Indragiri hulu Tahun 2019 adalah Dalam Rangka menurunkan jumlah Buta Aksara Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu, Meningkatkan Pemahaman dan Langkah konkrit Kepada Masyarakat atau Lembaga dalam Menyebar luaskan Infofrmasi Tentang Pemberantasan Buta Aksara Perempuan. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Instansi Terkait untuk Pendataan Buta Aksara Perempuan Sehingga Diperoleh Data Yang Akurat yang diperlukan Untuk Perencanaan Program. Serta Melakukan Kaloborasi Dengan Dinas, Instansi Terkait, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Memfatisilitasi Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Bagi Perempuan.

 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 9.28.05 AM

Selasa 22/10/2019, telah melaksanakan Acara Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Gabungan Organisasi Perempuan Tahun 2019. Acara ini dihadiri Oleh Ibu Narasumber dari Provinsi, Ibu-ibu ketua Organisasi Wanita Se- Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu -ibu Peserta Sosialisasi Pendidikan, dan di hadiri ibu kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dan yang di wakili Bapak H.DAMSUR MSi Selaku Sekretaris DPPPA Kab Inhu, kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari bertempat di Gedung Sejuta Sungkai, RENGAT. dan di ketua oleh Ibu MARLINAWATI KHAIRIZAL Sebagai ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk memberikan Tambahan wawasan pengetahuan bagi Ibu-ibu pengurus dan anggota Organisasi Wanita tentang pendidikan politik serta meningkatkan pengetahuan peserta tentang Pengarusutamaan Gender. Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 ini berjumlah sebanyak  50 orang Peserta, yang berasal dari Gabungan Organiasasi Wanita Se- Kabupaten Indragiri Hulu. Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Gabungan Organisasi Wanita ini berasal dari Provinsi Riau yaitu IBU Dr. LENA FARIDA  M.Si Dari Fisip Universitas Riau. 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 9.31.53 AM

 

WhatsApp Image 2019 10 22 at 9.31.54 AM

Acara Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Gabungan Organisasi Wanita tahun 2019, sebagai mana kodratnya perempuan memiliki berbagai kelebihan dan kemampuan , namun tidak jarang masih banyak kita jumpai terjadi ketidak adilan Gender terhadap peran mereka di dalam masyarakat, Falsafah Negara Republik Indonesia telah memuat pengakuan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya, telah dinyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, dengan keterlibatan kaum perempuan maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang mencerminkan suatu kebijakan yang berorentasi pada kesetaraan dan keadilan Gender, untuk itu melaluai pelatihan ini kami harapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas khususnya bagi peserta pelatihan yang nantinya bakal menjadi pemimpin baik di Keluarga , oOganisasi maupun Masyarakat.

 

WhatsApp Image 2019 10 07 at 10.58.32 AMKetua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hulu Hadir dalam Lomba Desa Binaan  Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat dan Sejahterah (P2WKSS) dan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi di Desa Petala Bumi dan Sungai Banyak Ikan dari dua Kecamatan Yakni Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Seberida pada Tanggal 07 Oktober 2019 bertempat di aula kantor camat Seberida dan Kelayang. acara ini di hadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi serta kepala DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu. 

WhatsApp Image 2019 10 07 at 10.31.31 AM

Tujuan Kegiatan Kecamatan sayang Ibu  ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat dalam menekan angka kematian Ibu dan anak Peran Kader di setiap Desa dan Kelurahan dalam menekan resiko tinggi pada kehamilan dan melahirkan. sasaran Peningkatan Peran Wanita  Keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) adalah keluarga Prasejahtera baik secara ekonomi , Pendidikan, kesehatan, Maupun Sosial Budaya dengan adanya Kegiatan ini di harapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan Kesehatan dengan meningkatkan peran Ibu dalam Mengelola ekonomi Keluarga, dengan cara ini menanam Toga mengikuti pengajian, pelatihan Keterampilan seperti penyuluhan di Bidang kesehatan , pendidikan , pertanian dan lain-lain. 

Senin Tanggal 30 September 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah melalui Perda Nomor 5 Tahun 2019, Bertempat Di Aula Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu. Seluruh Elemen baik Pemerintah Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Bahkan Media Massa mempunyai Dasar untuk memenuhi 32 Hak Anak dan melaksanakan Perlindungan Anak '' Ujar Kepala Dinas PPPA Kabupaten Indragiri Hulu Ibu WARDIATI S.Sos Dalam sambutannya.

WhatsApp Image 2019 09 30 at 3.05.15 PMperubahan atas Perda tersebut dilakukan sebagaimana adaptasi meluasnya cakupan dari pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak itu Sendiri, Acara ini dibuka Langsung Oleh Asisiten III Indragiri Hulu yakni Ibu ERLINA WAHYUNINGSIH dan di hadiri Oleh OPD di lingkungan Pemkab Indragiri Hulu, Kepala Sekolah dan sekolah inklusi yang bersentuhan langsung dalam pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan  Perwakilan Organisasi Pemuda, Perwakilan Organisasi Perempuan serta Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu,  bertindak Selaku Narasumber Perwakilan Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perwakilan dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam Upaya untuk memenuhi Hak  Anak, DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat sebagai macam terobosan Penting Baik dalam segi Kebijakan Maupun Layanan Unggulan Salah Satunya adalah dengan Melaksanakan Sosialisasi (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapat Apresiasi dari Pemerintah Pusat yang mana Sejak Tahun 2017 Indragiri Hulu telah Mendapat Penghargaan Sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pertama dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 Indragiri Hulu kembali Memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak  Tingkat MADYA. Kota Layak Anak Merupakan Suatu Pembangunan Kabupaten / Kota yang Mengintegrasikan komitmen dan Sumber daya Pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan Hak- hak Anak.

 

Inhu, Pembukaan MTQ ke 49 tingkat kabupaten Indragiri Hulu berlangsung meriah yang di dilaksanakan pada Tanggal 22  s/d 25 September 2019 bertempat di Danau Raja Rengat Minggu Malam (22/ 09/2019).

acara yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Indragiri Hulu ini di meriahkan dengan menampilkan berbagai petunjukan seperti Tari-tarian, rebana , Marching band dan atraksi lampu di Astaka Terapung Danau Raja.Dan juga defile peserta MTQ, Kemeriahan Pembukaan ini sudah terlihat sejak pagi dimana acara dimulai dengan pelepasan kafilah dengan menaiki becak kayuh depan rumah dinas bupati menuju danau raja rengat. 

WhatsApp Image 2019 09 26 at 12.14.07 PM

Pak Sekda Ir.H.Hendrizal,Msi yang merupakan ketua Umum LPTQ Inhu dalam sambutannya menyampaikan bahwa MTQ di kabupaten Indragiri Hulu merupakan satu -satunya di provinsi riau yang memiliki Astaka MTQ terapung. Dalam waktu bersamaan Bupati Indargiri Hulu juga melepaskan pawai taaruf di kawasan danau Raja, Pawai taaruf ini di ikuti oleh seluruh peserta MTQ mengelilingi rute  di seputaran Danau Raja Kota rengat

Akibat kondisi Kabut asap ini para peserta terlihat memakai masker untuk mengurangi dampak kabut asap, selain membagikan masker pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri hulu juga mendirikan stand khusus untuk masyarakat yang ingin tau mengenai Puspaga  Soenara ,melalui Konslor yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Indragiri Hulu.

WhatsApp Image 2019 09 26 at 12.14.48 PM

Link Terkait

Statistik Pengunjung

077612
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
117
315
432
76452
857
2821
77612

Your IP: 35.173.48.53
2020-07-06 17:10
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.