screedbot

  • top1
  • top 2

Bengkulu (21/3). Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goal (SDGs) ke 5 yakni kesetaraan gender. Pembangunan global tidak akan berhasil jika perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dan ikut berperan didalamnya. Maka, dukungan dan partisipasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga profesi sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas perempuan, tidak terkecuali peran kalangan akademisi.

Kalangan akademisi dapat berpotensi besar menjadi sumber daya dalam   membantu Indonesia mewujudkan percepatan pembangunan dan kesetaraan gender. Salah satunya melalui Gerakan HeForShe. Gerakan ini menjadi kampanye global yang merupakan langkah solutif untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan responsive gender, serta dapat pula diterapkan dalam institusi perguruan tinggi. Gerakan HeForShe mengajak laki-laki terlibat sebagai agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta upaya mengakhiri kekerasan terhadap keduanya.

“Inti dari gerakan HeForShe adalah bagaimana mendorong pelibatan laki-laki dalam upaya-upaya melindungi perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Gerakan ini tidak hanya dapat diprakarsai oleh kaum laki-laki, perempuan juga dapat terlibat dalam upaya-upaya menyadarkan dan mengajak laki-laki untuk lebih responsif terhadap perempuan dan anak perempuan serta mengakhiri kekerasan. Untuk itu, saya mengajak seluruh mahasiswa di Bengkulu untuk menjadi agen HeForShe,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat berkunjung ke Universitas Bengkulu, Rabu (21/3).

Kehadiran Menteri Yohana juga sebagai bentuk apresiasi terhadap respon positif Universitas Bengkulu yang telah menerapkan Kuliah kerja Nyata berbasis One Student Save One Family (OSSOF). OSSOF menjadi salah satu gagasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memperkenalkan realitas sebenarnya dari masyarakat khususnya kehidupan keluarga kepada mahasiswa, serta mengasah kepekaan mereka untuk melihat masalah pada tingkat akar rumput.

“Saya mengharapkan bahwa sejak awal, seorang mahasiswa dapat mengenali situasi kehidupan masyarakat yang mereka lihat dan berada di sekitarnya. Dengan demikian, mereka dapat diasah kepekaannya untuk memahami masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak dalam masyarakat yang hendak ditanggulangi dengan berbagai program pembangunan,” jelas Menteri Yohana.

“Ketika para mahasiswa telah mampu meningkatkan kepekaannya terhadap isu perempuan dan anak, saya berharap  mahasiswa dapat mendukung misi Bapak Presiden Jokowi yang sebelumnya telah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Kepala Negara terpilih menjadi HeforShe Champion World Leader. Bersama Bapak Presiden mari kita lindungi kaum perempuan, anak-anak dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; penurunan Angka Kematian Ibu (AKI); serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan,” tambah Menteri Yohana.

                             PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                         DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Pangkal Pinang (2/3) – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu hari ini menutup seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 28 Februari lalu. Berbagi pengalaman terbaik, informasi, pengetahuan, diskusi, pembahasan, dan pameran pembangunan PPPA telah dilakukan. Selain itu, dilakukan pula bakti sosial untuk mendapatkan banyak pembelajaran mengenai lingkungan masyarakat Bangka Belitung.


“Rakornas PPPA Tahun 2018 ini menghasilkan Komitmen Wangka Beliton. Komitmen ini dibuat untuk melanjutkan upaya pencapaian Komitmen Ternate Tahun 2017 lalu. Saya berharap kita semua memiliki semangat yang sama untuk menindaklanjuti dan mewujudkan Komitmen Wangka Beliton. Semangat untuk mempercepat penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi untuk menghadirkan Negara di tengah masyarakat, mendaratkan kebijakan sampai pada tingkat desa, dan memperkuat sinergi/jejaring dengan lembaga masyarakat. Pusat berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada Provinsi, dan diharapkan Provinsi berkomitmen mendampingi Kabupaten/Kota sampai tingkat desa,” ujar Sesmen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu saat menutup Rakornas PPPA Tahun 2018 di Pangkal Pinang, Jumat (2/3).
Pribudiarta menjelaskan dalam Rakornas PPPA Tahun 2018 disepakati hal-hal yang bersifat mengikat untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan PPPA, yakni :

1.    Mempercepat penguatan kelembagaan PPPA; 
2.    Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal (Satu Dinas, Satu Inovasi);
3.    Mendaratkan kebijakan PPPA pada tingkat desa melalui pemanfaatan peluang tata kelola pemerintahan otonomi desa; dan 
4.    Memperkuat jejaring dengan peningkatan mobilisasi potensi lembaga masyarakat dalam penanggulangan masalah PPPA sampai ke tataran akar rumput.  

Pribudiarta menambahkan apa yang disepakati dalam Rakornas PPPA ini baru sebatas komitmen, memiliki makna luas, sedangkan penjabaran implementasinya akan dibahas lebih teknis dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesetaraan Gender – Pemberdayaan Perempuan dan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perlindungan Anak. 

 

Siaran Pers Nomor: B-023/Set/Rokum/MP 01/03/2018

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tags:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) Tahun 2018 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tanggal 29 Februari - 2 Maret 2018.

Kota Pangkal Pinang menjadi lokasi penyelenggaraan Rakornas PPPA tahun ini atas dasar keseimbangan penyelenggaraan Rakor. Karena pada 2017 lalu telah diselenggarakan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, berbagai inovasi dan pengalaman telah ditunjukkan oleh Bangka Belitung yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, bertujuan :

  1. Penguatan Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan PP-PA daerah melalui penguatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah
  2. Inspirasi dan Pembelajaran Membagi inspirasi dan pembelajaran berdasarkan praktek-praktek terbaik yang telah berlangsung selama ini oleh para pelaku pembangunan baik dari pusat dan daerah
  3. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi : Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah terkait pelaksanaan urusan PP-PA
  4. Optimalisasi & Partisipasi : Mengoptimalkan jejaring antar pemangku kepetingan termasuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan PP-PA
  5. Kelembagaan : Terwujudnya Knowledge Management untuk isu di seputar PP-PA, untuk pengembangan pengetahuan dan kompetensi pejabat pada dinas yang bertanggungjawab pada pelaksanaan urusan PP-PA
  6. Sinkronisasi dan Sinergitas : Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi, dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional terkait dengan pelaksanaan urusan PP-PA tahun 2018
  7. Evaluasi : Tersusunnya rekomendasi/rencana tindak lanjut

Pembukaan Rakornas PPPA ini. dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman

Rakornas PPPA Tahun 2018 mengangkat tema Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia. Dengan harapan dapat semakin meningkatkan komitmen bersama di dalam pembangunan PPPA.  Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, tema ini memiliki tiga poin, yaitu 

  • Keterlibatan seluruh lembaga terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemerintah dan pemda, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun PPPA.
  • 2018 adalah dua tahun terakhir dari lima tahun RPJMN 2015-2019. Maka dibutuhkan fokus isu dan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.
  • Kesejahteraan perempuan dan anak ditunjukkan dengan keberadaan perempuan dan anak dalam kondisi aman dan terlindungi.

Sejak 2016, Kemen PPPA mencanangkan program Three Ends dengan tujuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; mengakhiri perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

“Three ends menjadi sebuah medan jangkauan sangat besar dan luas karena meliputi 125,5 juta perempuan dan 82,9 juta anak di seluruh pelosok nusantara,” terang Menteri Yohana Yembise. Pihaknya berharap, para Kepala Dinas PPPA dapat memberi perhatian pada sejumlah item. Misalnya pembangunan PP dan PA tidak dapat dilakukan secara parsial maka membutuhkan tindakan yang holistik, terpadu dan efektif. Memastikan bahwa isu gender dan hak anak terintegrasi dalam seluruh program dan kegiatan SKPD melalui strategi mainstreaming gender dan hak anak.

Pemerintah daerah juga harus dapat menentukan berbagai kegiatan solutif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak di akar rumput. Seperti sekolah perempuan, women technical college, one student safe one family, industry rumahan. Pemerintah juga diharapkan memberikan perubahan yang signifikan dan mempercepat perwujudan Three Ends.

Tags:

Link Terkait

Statistik Pengunjung

067400
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
131
138
987
65569
605
3149
67400

Your IP: 3.233.215.196
2020-04-04 20:46
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.