screedbot

  • top1
  • top 2

cd92a whatsapp image 2018 11 20 at 15.17.57

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Inspektorat turut serta hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) bertujuan untuk membangun sinergi, harmoni, dan persepsi pada masing-masing UPG di setiap instansi untuk bersama-sama mengendalikan gratifikasi. 

Upaya Kemen PPPA melalui unit Inspektorat dalam mengendalikan gratifikasi yaitu dengan membentuk UPG melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu melakukan tindak lanjut terkait pelaporan gratifikasi, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kemen PPPA terkait gratifikasi, serta konsisten memberikan laporan gratifikasi ke KPK, dan akan membuat focal point di setiap satker terkait laporan gratifikasi.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Acara ini menjadi ajang pertemuan 200 pengelola pengendalian gratifikasi untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola dan mengendalikan kasus gratifikasi.

“Integritas, kinerja baik, dan semangat kerja layak dijaga dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itu merupakan pondasi dalam membangun Kredibilitas. Jangan menistakan diri dan menukarnya dengan materi apapun, kecuali dengan balasan kemuliaan dari Allah SWT,” ujar Mantan Hakim Agung, Artijo Alkostar pada Rakornas UPG di Bogor, Jawa Barat pada 12 - 15 November 2018. 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melapor kepada KPK atas setiap gratifikasi yang diterima. KPK telah mendorong penerapan pengendalian gratifikasi antara lain dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di institusi pemerintah. 

Pada 2018 ini terdapat 341 institusi dari 649 institusi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, salah satunya adalah UPG Kemen PPPA. Pengendalian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pelaporan gratifikasi agar terbentuk budaya antigratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengubah perilaku pegawai negeri  atau penyelenggara Negara agar tidak lagi menerima gratifikasi dalam pelaksnaan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga diminta agar tidak memberi.

Puncak Rakornas ini diakhiri dengan penandatangan Deklarasi UPG yang salah satu isinya adalah mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG yang harus diterapkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemda. (AN)

Rengat - 30/7.

5803 wisudawan dan wisudawati dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu mengikuti Wisuda Akbar yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu pada hari Minggu 30 Juli 2018. Selain dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, H Yopi Arianto, S.E, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Drs H Ahmad Supardi dan Kepala Kantor Kemenag dari Kabupaten lainnya.

Bupati Inhu H Yopi Arianto, S.E menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk sinergitas antara keluarga besar Kementerian Agama Inhu bersama Pemkab Inhu yang terus berjalan baik.

Bahkan, sebagai bentuk penghargaan atas kepemimpinan H Abdul Kadir sebagai Kepala Kantor Kemenag Inhu, saat jelang prosesi pelaksanaan wisuda, Bupati Yopi minta kepada seluruh peserta wisuda untuk berdiri dan memberikan penghormatan kepada Kepala Kemenag Inhu.

Perhatian serta dukungan yang besar dari  Bupati inhu H Yopi Arianto terhadap kemajuan dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu menuai beragam pujian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Drs H Ahmad Supardi. Dalam sambutannya beliau mengatakan "Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Riau saya sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan Bupati Inhu H Yopi Arianto dalam upaya memajukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu. Salah satunya pelaksanaan wisuda serentak santri MDTA dan MDTW ini”.

Beliau mengungkapkan penyelenggaraan wisuda yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun terakhir ini oleh Pemkab Inhu merupakan bukti nyata keseriusan orang nomor satu di Kabupaten Inhu tersebut untuk berupaya memberantas buta aksara baca tulis Al Qur’an yang dimulai sejak dini. Apalagi kegiatan ini sejak tahun pertama penyelenggaraannya jumlah santri yang telah berhasil diwisuda selalu meningkat dan pada pelaksanannya yang ketujuh mampu mencapai 42 ribu siswa terakumulasi.
 
Bahkan, H Ahmad Supardi minta kepada pihak Kemenag Inhu untuk mengusulkan kegiatan ini kepada pihak Kementerian Agama pusat, begitu juga data kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan Pemkab Inhu selama kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indragiri Hulu Wardiati, S.Sos juga turut mengikuti dan mewisuda santri. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa "kegiatan ini merupakan salah satu bukti nyata Pemkab Inhu dalam memenuhi Hak Anak di dalam pengasuhan alternatif dan memberi apresiasi kepada anak atas pencapaiannya di dalam pendidikan agama. Hal ini merupakan aplikasi dari UU Kemenpppa No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Kemenpppa no 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Perda Inhu no 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" ujar beliau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indragiri Hulu juga turut menyediakan makanan berupa sate , minuman teh dan kopi pada kegiatan tersebut. Yang ternyata makanan berupa sate tersebut sangat diminati oleh para Santri yang mengikuti wisuda.

Selain dihadiri oleh para orang tua santri, kegiatan ini juga diramaikan oleh puluhan ribu masyarakat yang antusias terhadap pendidikan agama Islam di Indragiri Hulu turut memadati Halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu Jalan Lintas Timur Pematang Reba tersebut.

Rokok merupakan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Saat batang rokok terbakar maka asapnya menguraikan sekitar 4000 bahan kimia dengan 3 komponen utama, yaitu "nikotin" yang menyebabkan ketergantungan/adikif "Tar" yang bersifat karsinogenik penyebab kanker dan "Karbon Monoksida" (CO) yang menyebabkan kadar oksigen di dalam darah berurang.

Untuk mengendalikan dampak merokok terhadap kesehatan, Pemerintah telah membuat peraturan yang teruang dalam PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Pasal 49 tentang kawasan tanpa rokok dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
  2. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dihimbau kepada semua pihak terutama AparatKarawan dan karawati untuk memberikan keteladanan dalam bentuk tidak merokok dan menegur yang merokok di tempat-tempat sebagai berikut :
    • lnstansi tempat kerja saudara;
    • Tempat umum;
    • Sarana kesehatan;
    • Tempat belajar mengajar;
    • Arena kegiatan anak;
    • Tempat ibadah;
    • Angkutan umum
  3. Meningkatkan peran sera masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dengan cara menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang kawasan tanpa rokok kepada organisasi masyarakat yang beritra di instansi saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Link Terkait

Statistik Pengunjung

082880
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
86
128
1580
80284
1700
4425
82880

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-09 13:56
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.