screedbot

  • top1
  • top 2

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

    Siaran Pers Nomor: B- 078/Set/Rokum/MP 01/05/2018

Jakarta (14/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Aliansi yang beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil ini berkomitmen untuk  mewujudkan Indonesia bebas kekerasan pada 2030.

Berdasarkan data pantauan yang diperoleh dari Ikhtisar Eksekutif Stranas PKTA 2016-2020 menyebutkan bahwa sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Lalu 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sebanyak 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus kekerasan pada anak, diantaranya dengan menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 melalui 6 bidang, yaitu Legislasi dan Penerapan Kebijakan; Perubahan Norma Sosial dan Praktik Budaya; Pengasuhan Anak; Peningkatan Keterampilan Hidup & Ketahanan Diri Anak; Penyediaan Layanan Pendukung; dan Peningkatan Kualitas Data dan Bukti Pendukung,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise pada pembukaan Peluncuran Aliansi PKTA di Jakarta.

Upaya implementasi Stranas PKTA 2016-2020 harus dilakukan secara bersama. Penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, Civil Society Organization (CSO), Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat terus digalakan.  Untuk itu, dilaksanakan peluncuran Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 representasi pemangku kepentingan strategis mulai dari Kementerian/ Lembaga terkait, Badan PBB, komisi negara, donor, media, sektor swasta, sekolah tanpa kekerasan, pemerhati anak, forum anak, dan anggota Aliansi PKTA.

“Kita harus menyiapkan langkah dan strategi yang baik untuk menghadapi Indonesia bebas kekerasan 2030. Salah satu langkah strategis yang hari ini dilakukan adalah meluncurkan Aliansi PKTA. Peran anak dan anak muda maupun masyarakat sipil sangatlah berarti dalam mewujudkan Indonesia Bebas Kekerasan 2030,” tambah Menteri Yohana.

Bentuk Implementasi lain dari penerapan Stranas PKTA 2016-2022 untuk menekan kasus kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan pendekatan disiplin positif.

"Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang memberikan alternatif pengganti hukuman fisik, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tidak dengan kekerasan. Melalui metode ini, orang dewasa diajak untuk menerapkan disiplin pada anak dengan sudut pandang yang berbeda," ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Rini Handayani.

Harapan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah dengan Aliansi PKTA dan penerapan Disiplin Positif adalah dapat memberikan solusi dan inovasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Gerakan bersama ini juga diharapkan menjadi langkah yang baik dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                                                             email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  www.kemenpppa.go.id

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

32 Hak Anak menurut KemenPPPA RI.


Anak berhak untuk:
1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2. Bermain
3. Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtua kandungnya sendiri
11. Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya

Anak berhak untuk mendapatkan:
13. Nama
14. Identitas
15. Kewarganegaraan
16. Pendidikan dan pengajaran
17. Informasi sesuai usianya
18. Pelayanan kesehatan
19. Jaminan sosial
20. Kebebasan sesuai hukum
21. Bantuan hukum dan bantuan lain

 

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

22. Perlakuan diskriminasi
23. Ekploitasi ekonomi maupun seksual
24. Penelataran
25. Kekejaman, kekerasan,penganiayaan
26. Ketidakadilan
27. Perlakuan salah lainnya
28. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
29. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
30. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
31. Pelibatan dalam peperangan
32. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Siaran Pers Nomor: B- 057/Set/Rokum/MP 01/04/2018

Jakarta (2/05) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bersama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP – RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Maju Perempuan Indonesia (MPI), Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) dan para peserta Focus Group Discussion "Stop Perkawinan Anak" yang diselenggarakan hari ini di Gedung  DPR RI Jakarta, sepakat bahwa perkawinan anak harus dicegah karena banyak menimbulkan bahaya bagi masa depan anak, keluarga, masyarakat dan negara.

Kementerian PPPA yang diwakili oleh Lenny Rosalin diundang sebagai salah satu narasumber, bersama dengan dr. Ulla Nuchrawaty sebagai praktisi medis dan Ketua KUPI, Badriyah.

Ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Badriyah mengatakan bahwa selama ini, sebagian masyarakat Indonesia memiliki anggapan bahwa perkawinan anak dapat mengentaskan kemiskinan dan sebagai jalan keluar untuk menghindari fitnah atau perzinahan. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan generasi muda untuk melakukan perkawinan karena lebih bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, terhindar dari perceraian, dan bukan sekedar melegalkan hubungan seksual. “Menikah itu memang sebaiknya sesuai pada kesiapan usia masing-masing individu supaya dapat menekan angka perceraian dan resiko-resiko lainnya. Intinya kita bukan melarang orang untuk menikah, namun perkawinan anak bukanlah jalan keluar untuk menghindari perzinahan dan hal negatif lainnya," tegas Badriyah.

"Perkawinan anak perlu dicegah karena memiliki dampak, antara lain: meningkatnya angka drop-out karena sebagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah tidak melanjutkan sekolahnya. Akibat pada kesehatan ibu dan anak, seringkali bahkan berakhir pada kematian ibu dan bayi. Dampak ekonomi yang muncul antara lain pekerja anak, dan sebagian harus terpaksa bekerja, yaitu di sektor informal dengan upah rendah dan bahkan tanpa perlindungan sosial. Ketiga hal tersebut (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) merupakan faktor untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dampak lain adalah terjadinya KDRT dan bahkan berakhir dengan perceraian. Untuk itu, pencegahan perkawinan anak memang sudah menjadi tanggung jawab kita, para orang tua, pendidik dan lingkungan di sekitar anak untuk mencegah anak-anak masuk dalam pergaulan yang negatif,” ujar Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Rosalin.

Berbagai upaya juga sedang dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk fokus mencegah perkawinan anak, dengan menerapkan 5 strategi sasaran, yakni 1) target pada anak dengan membentuk Forum Anak hingga tingkat desa; 2) target pada keluarga, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), 3) melalui sekolah dengan inisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA); 4) target pada lingkungan (masyarakat) antara lain dengan mengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)  serta membangun dialog dengan pemangku kepentingan, terutama toga, toma, todat, serta bermitra dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media; 5) target pada wilayah dengan menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 tidak akan bisa dicapai jika perkawinan anak masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, terdapat 23 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional. Sejauh ini, Kementerian PPPA juga mendorong revisi regulasi terutama fokus pada 2 poin, yakni menaikkan usia perkawinan, dan mengatur dispensasi.

 “Kita perlu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan anak justru menimbulkan banyak masalah. Dengan kondisi anak yang belum memiliki kesiapan mental, fisik, dan materi untuk melakukan perkawinan, justru akan beresiko bagi diri mereka sendiri dari berbagai aspek. Pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan merupakan salah satu jalan keluar untuk menjawab permasalahan ini. Anak perempuan kelak akan mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan menjadi tiang utama bagi pendidikan anaknya, yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mencegah perkawinan anak bukan hanya sekedar menunda usia perkawinan anak namun kita sedang mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas juga,” tutup Lenny.

                                    

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rengat, 3/5 - Eskandar, S.E

Assalamualaikum warrahmatullahir wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ayah mewakili Bunda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kab. Indragiri Hulu - Bunda Wardiati, S.Sos, mewakili Bunda Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) DPPPA Inhu - Bunda Rika Varia Nora, S.SiT, MPH dan seluruh ASN serta staff honorer DPPPA Kab. Inhu, mengucapkan " Selamat Hari Jadi Forum Anak Indragiri Hulu Yang Ke 5 Tahun".

Harapan ayah dan harapan kita semua tentunya, semoga FA Inhu tetap eksis dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bermanfaat bagi para orang tua, serta bermanfaat bagi pemerintahan daerah, yang mana FA Inhu adalah merupakan Organisasi Pranata, Organisasi Sosial tempat berkreasinya anak-anak. Tempat berpartisipasinya anak-anak baik di dalam proses pembangunan daerah maupun dalam rangka mewujudkan Pemenuhan Hak Anak itu sendiri.

Dan kepada anak-anak Ayah dimanapunberada, Ayah menyerukan " Ayo teruslah berkreasi, berinovasi & berprestasi melalui kegiatan Forum Anak"

Ayah juga mengajak anak-anak Ayah semua untuk terus giat belajar, baik disekolah maupun di luar sekolah.

Terakhir Ayah berpesan agar FA Inhu semakin meningkatkan perannya sebagai 2P (Pelapor & Pelopor), masih banyak PR dan cita-cita yang perlu kita wujudkan, baik demi pemenuhan hak anak itu sendiri maupun peran FA dalam pembangunan karakter - pembangunan sosial - dan pembangunan daerah. Kreasi & inovasi kreatif kalian ditunggu dan dibutuhkan oleh seluruh teman-teman kalian di daerah kita tercinta ini.

Selamat Hari Jadi Forum Anak Indragiri Hulu Yang Ke 5 Tahun !

Siapa Kita ? Anak Indonesia

Anak Indonesia, 100% Cinta Indonesia

Siapa Kita ? FA Inhu

FA Inhu ? Dayung Serempak Untung Serentak !

Melangkah Maju FA Inhu !

 

 

Peranap 23/04 – Rapat Evaluasi KLA 2018 & Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tingkat Desa/Kelurahan kali ini bertempat di Kecamatan Peranap. Kegiatan yang di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu ini diikuti oleh Camat Peranap Umar, S.Sos , UPIKA Kecamatan Peranap (Koramil Peranap),  Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Peranap,  Ketua PKK Lurah/Desa se-Kecamatan Peranap, tokoh masyarakat, tokoh agama, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Kec. Peranap serta para aktifis PATBM.

Diawali dengan pembukaan oleh Camat Peranap Umar, S.Sos, beliau menyampaikan Imbauan kepada segenap Lurah/Kepala Desa/UPTD Pendidikan/Korwil Puskesmas serta masyarakat terutama aktifis PATBM untuk lebih memperhatikan anak, dan kenyataan ada lebih dari 8 ribu anak di Kecamatan Peranap yang harus dipenuhi 32 hak nya. Perhatian ini sangat diperlukan guna menyikapi tingkat kekerasan anak di kec Peranap yang saat ini kerap ditemukan kasus ngelem, miras, dan narkoba.Camat Peranap Umar, S.Sos, juga menyampaikan kepada Kepala Desa agar mengalokasikan Dana Desa untuk forum anak, aktifis PATBM, dan program terpadu pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara untuk Kelurahan bisa berkoordinasi dengan Kecamatan. Beliau juga berpamitan kepada segenap unsur kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat serta minta doa selamat pulang pergi dalam menjalankan ibadah umrah di tanah suci Mekkah.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu Ibu Wardiati, S.Sos yang diwakili oleh Sekretaris DPPPA Inhu Bapak Agus Rianto, S.E , MH. Dalam sambutannya beliau menjelaskan lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat beraktifitasnya anak-anak, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap Hak Anak.

Evaluasi KLA dan Sosialisasi PATBM dipaparkan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Inhu, Ibu Rika Varia Nora, S.Sit. MPH. 32 Hak Anak dan pemenuhannya yang tercakup dalam 5 Klaster Perwujudan Kab/Kota Layak Anak mulai dari hak sipil anak, hak kebebasan, hak partisipatif anak sampai dengan perlindungan anak dipaparkan dengan detail dan lugas oleh beliau.Aktifis PATBM yang dibentuk di tiap Kelurahan/Desa bisa menjadi solusi untuk mencegah dan mengawasi kekerasan pada . Dalam kesempatan yang dihadiri para Ketua PKK tersebut, beliau menghimbau para ibu-ibu yang lebih dekat dengan anak, untuk dapat mengenali secara dini permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Pemenuhan hak anak di mulai dari orang tua, keluarga, dan selanjutnya masyarakat dimana anak tersebut tinggal serta pemerintah.

Para Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Peranap menyampaikan harapan agar DPPPA Inhu terus mendukung program ini, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat diaplikasikan di masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu Kab/Kota Layak Anak.

Page 1 of 2

Link Terkait

Statistik Pengunjung

016171
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
28
37
146
15323
1585
1886
16171

Your IP: 54.92.150.98
2018-06-20 12:58
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.