screedbot

  • top1
  • top 2

 Siaran Pers Nomor: B- 125/Set/Rokum/MP 01/07/2018

Jakarta (30/7) Dalam rangka mengapresiasi cipta karya anak-anak bangsa dan insan media di dunia penyiaran untuk mewujudkan tayangan-tayangan ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelenggarakan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018, dengan tajuk "Persembahan Anak untuk Negeri". Acara ini juga ditujukan untuk memeriahkan rangkaian Hari Anak Nasional (HAN) 2018 yang jatuh pada 23 Juli lalu dengan tema “Anak Indonesia, anak GENIUS (Gesit – Empati – BeraNI – Unggul – Sehat)”.

Tayangan televisi dan radio memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak bangsa, untuk itu dibutuhkan lebih banyak lagi upaya-upaya perlindungan bagi anak agar tercipta penyiaran konten-konten yang ramah anak. “Disadari atau tidak, beberapa perubahan sikap pada anak seringkali disebabkan oleh tontonan televisi yang menjadi konsumsinya sehari-hari. Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk dapat meminimalisir dampak negatif dari tayangan televisi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tayangan televisi yang bermanfaat dalam upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak dan berdampak positif terhadap sikap, perilaku dan pola pikir anak. Tayangan yang dinikmati anak juga harus mengandung nilai edukasi dan pesan moral positif,” pungkas Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Berdasarkan Pasal 72 ayat 5 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang hak anak dalam media menyatakan, media berperan melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 

Pribudiarta menambahkan, hingga saat ini masih kurang tayangan televisi yang mendidik dan ramah anak. Anak-anak seakan dipaksa menikmati acara-acara yang tidak sesuai dengan usianya, lantaran minimnya pilihan acara anak. Adegan perundungan, kekerasan, intrik, pornografi dan adegan untuk dewasa kerap mewarnai jam-jam utama. Tanpa sadar, anak-anak terpapar tayangan tak mendidik dan berisiko meniru apa yang ditontonnya.

“Oleh sebab itu, kami mendorong seluruh insan penyiaran dan pertelevisian untuk terus meningkatkan porsi tayangan anak yang berkualitas, mendidik dan ramah anak. Jangan biarkan anak-anak kita terus terpapar tayangan negatif yang akan mempengaruhi sikap, perilaku dan kepribadiannya. Kita semua tentunya menginginkan anak Indonesia menjadi anak yang berkualitas, untuk mewujudkan pewaris bangsa yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya,” tutup Pribudiarta.

Dalam acara Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 juga terdapat penghargaan khusus yang diberikan kepada para pencipta lagu legendaris, seperti Ibu Soed, AT Mahmud, Pak Kasur dan Bu Kasur. Pemberian anugerah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para insan penyiaran Indonesia untuk menciptakan lagu-lagu anak sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bandung (10/7) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan garda terdepan bagi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak, salah satunya terkait pornografi. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Google Indonesia dan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes) Indoensia mengadakan Pelatihan Tem@n Anak (Internet Aman untuk Anak) guna meminimalisir dampak negatif dari konten digital dan media bagi tumbuh kembang anak di Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

“Dari data dan fakta yang ada, tidak ada lagi daerah yang bebas atau steril dari isu kejahatan terhadap anak, baik yang disebabkan oleh pornografi online, prostitusi online, ataupun cybercrime. Dalam hal ini, PATBM mengetahui permasalahan yang ada di akar rumput dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi agen bagi Pemerintah untuk meminimalisir dampak pornografi bagi anak – anak,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian PPPA, Valentina Gintings.

Dalam Pelatihan Tem@n Anak, para peserta Fasilitator PATBM, guru, perwakilan Dinas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diberikan pemaparan mengenai peraturan perundang – undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik,Pornografi, serta manfaat positif penggunaan internet bagi anak, serta pendekatan ke masyarakat untuk menerapkan internet yang aman bagi anak. Peserta juga mendapatkan informasi mengenai Best Practices (Pengalaman Terbaik) Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Bandung Command Center.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 13,7 juta. berdasarkan survey yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2017, sebesar 65,34% anak usia 9 sampai dengan 19 tahun telah memilikismartphone.

 Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena membuka peluang bagi anak – anak untuk terpapar pornografi. Faktanya, hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian PPPA bekerjasama dengan Katapedia, terdapat paparan pornografi sebanyak 63.066 melalui Google, Instagram dannews online lainnya. Sementara, data dari unit Cybercrime Bareskrim POLRI pada 2017 ada 435.944 ip address yang mengupload dan mengunduh konten pornografi anak.

“Kita semua menyadari bahwa anak adalah generasi harapan masa depan bangsa, apalagi Indonesia diprediksi pada tahun 2020 sampai dengan 2030 akan menghadapi bonus demografi dimana jumlah usia produktif mencapai 70%. Oleh karena itu, Negara harus hadir dalam perlindungan anak dengan mewujudkan  karya nyata, mulai dari melahirkan kebijakan-kebijakan terkait Perlindungan Anak yang benar-benar responsif terhadap pemenuhan hak anak dan bersifat implementatif,” tutup Valentina.

Siaran Pers Nomor: B- 101/Set/Rokum/MP 01/01/2018

    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  www.kemenpppa.go.id

Pematang Reba, Senin 19/7 - Pada pelaksanaan upacara bendera, Senin (9/7) di halaman Kantor Bupati Inhu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu, H. Khairizal, S.E, M.Si, dilakukan serah terima Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Kabupaten INdragiri Hulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu.

Pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana Molin ini diperuntukkan sebagai bantuan kendaraan operasional khususnya kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu, Ibu Wardiati, S.Sos menyampaikan bahwa "MOLIN ini juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi dan pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lapangan, karena MOLIN dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyuluhan. Dengan adanya MOLIN ini diharapkan diketahui oleh seluruh masyarakat Kab. Indragiri Hulu yang dapat digunakan sebagai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak".

Serah terima MOLIN tersebut diikuti oleh seluruh peserta upacara bendera. 

"Semoga kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditangani dan dicegah sedini mungkin" demikian harapan Kadis DPPPA Inhu melalui adanya MOLIN ini.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

    Siaran Pers Nomor: B- 078/Set/Rokum/MP 01/05/2018

Jakarta (14/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Aliansi yang beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil ini berkomitmen untuk  mewujudkan Indonesia bebas kekerasan pada 2030.

Berdasarkan data pantauan yang diperoleh dari Ikhtisar Eksekutif Stranas PKTA 2016-2020 menyebutkan bahwa sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Lalu 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sebanyak 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus kekerasan pada anak, diantaranya dengan menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 melalui 6 bidang, yaitu Legislasi dan Penerapan Kebijakan; Perubahan Norma Sosial dan Praktik Budaya; Pengasuhan Anak; Peningkatan Keterampilan Hidup & Ketahanan Diri Anak; Penyediaan Layanan Pendukung; dan Peningkatan Kualitas Data dan Bukti Pendukung,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise pada pembukaan Peluncuran Aliansi PKTA di Jakarta.

Upaya implementasi Stranas PKTA 2016-2020 harus dilakukan secara bersama. Penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, Civil Society Organization (CSO), Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat terus digalakan.  Untuk itu, dilaksanakan peluncuran Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 representasi pemangku kepentingan strategis mulai dari Kementerian/ Lembaga terkait, Badan PBB, komisi negara, donor, media, sektor swasta, sekolah tanpa kekerasan, pemerhati anak, forum anak, dan anggota Aliansi PKTA.

“Kita harus menyiapkan langkah dan strategi yang baik untuk menghadapi Indonesia bebas kekerasan 2030. Salah satu langkah strategis yang hari ini dilakukan adalah meluncurkan Aliansi PKTA. Peran anak dan anak muda maupun masyarakat sipil sangatlah berarti dalam mewujudkan Indonesia Bebas Kekerasan 2030,” tambah Menteri Yohana.

Bentuk Implementasi lain dari penerapan Stranas PKTA 2016-2022 untuk menekan kasus kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan pendekatan disiplin positif.

"Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang memberikan alternatif pengganti hukuman fisik, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tidak dengan kekerasan. Melalui metode ini, orang dewasa diajak untuk menerapkan disiplin pada anak dengan sudut pandang yang berbeda," ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Rini Handayani.

Harapan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah dengan Aliansi PKTA dan penerapan Disiplin Positif adalah dapat memberikan solusi dan inovasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Gerakan bersama ini juga diharapkan menjadi langkah yang baik dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                                                             email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  www.kemenpppa.go.id

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

32 Hak Anak menurut KemenPPPA RI.


Anak berhak untuk:
1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2. Bermain
3. Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtua kandungnya sendiri
11. Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya

Anak berhak untuk mendapatkan:
13. Nama
14. Identitas
15. Kewarganegaraan
16. Pendidikan dan pengajaran
17. Informasi sesuai usianya
18. Pelayanan kesehatan
19. Jaminan sosial
20. Kebebasan sesuai hukum
21. Bantuan hukum dan bantuan lain

 

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

22. Perlakuan diskriminasi
23. Ekploitasi ekonomi maupun seksual
24. Penelataran
25. Kekejaman, kekerasan,penganiayaan
26. Ketidakadilan
27. Perlakuan salah lainnya
28. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
29. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
30. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
31. Pelibatan dalam peperangan
32. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Page 1 of 3

Link Terkait

Statistik Pengunjung

026377
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
17
80
97
25883
992
1707
26377

Your IP: 54.84.236.168
2018-12-17 03:56
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.