screedbot

  • top1
  • top 2

Siaran Pers Nomor: B- 057/Set/Rokum/MP 01/04/2018

Jakarta (2/05) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bersama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP – RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Maju Perempuan Indonesia (MPI), Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) dan para peserta Focus Group Discussion "Stop Perkawinan Anak" yang diselenggarakan hari ini di Gedung  DPR RI Jakarta, sepakat bahwa perkawinan anak harus dicegah karena banyak menimbulkan bahaya bagi masa depan anak, keluarga, masyarakat dan negara.

Kementerian PPPA yang diwakili oleh Lenny Rosalin diundang sebagai salah satu narasumber, bersama dengan dr. Ulla Nuchrawaty sebagai praktisi medis dan Ketua KUPI, Badriyah.

Ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Badriyah mengatakan bahwa selama ini, sebagian masyarakat Indonesia memiliki anggapan bahwa perkawinan anak dapat mengentaskan kemiskinan dan sebagai jalan keluar untuk menghindari fitnah atau perzinahan. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan generasi muda untuk melakukan perkawinan karena lebih bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, terhindar dari perceraian, dan bukan sekedar melegalkan hubungan seksual. “Menikah itu memang sebaiknya sesuai pada kesiapan usia masing-masing individu supaya dapat menekan angka perceraian dan resiko-resiko lainnya. Intinya kita bukan melarang orang untuk menikah, namun perkawinan anak bukanlah jalan keluar untuk menghindari perzinahan dan hal negatif lainnya," tegas Badriyah.

"Perkawinan anak perlu dicegah karena memiliki dampak, antara lain: meningkatnya angka drop-out karena sebagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah tidak melanjutkan sekolahnya. Akibat pada kesehatan ibu dan anak, seringkali bahkan berakhir pada kematian ibu dan bayi. Dampak ekonomi yang muncul antara lain pekerja anak, dan sebagian harus terpaksa bekerja, yaitu di sektor informal dengan upah rendah dan bahkan tanpa perlindungan sosial. Ketiga hal tersebut (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) merupakan faktor untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dampak lain adalah terjadinya KDRT dan bahkan berakhir dengan perceraian. Untuk itu, pencegahan perkawinan anak memang sudah menjadi tanggung jawab kita, para orang tua, pendidik dan lingkungan di sekitar anak untuk mencegah anak-anak masuk dalam pergaulan yang negatif,” ujar Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Rosalin.

Berbagai upaya juga sedang dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk fokus mencegah perkawinan anak, dengan menerapkan 5 strategi sasaran, yakni 1) target pada anak dengan membentuk Forum Anak hingga tingkat desa; 2) target pada keluarga, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), 3) melalui sekolah dengan inisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA); 4) target pada lingkungan (masyarakat) antara lain dengan mengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)  serta membangun dialog dengan pemangku kepentingan, terutama toga, toma, todat, serta bermitra dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media; 5) target pada wilayah dengan menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 tidak akan bisa dicapai jika perkawinan anak masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, terdapat 23 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional. Sejauh ini, Kementerian PPPA juga mendorong revisi regulasi terutama fokus pada 2 poin, yakni menaikkan usia perkawinan, dan mengatur dispensasi.

 “Kita perlu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan anak justru menimbulkan banyak masalah. Dengan kondisi anak yang belum memiliki kesiapan mental, fisik, dan materi untuk melakukan perkawinan, justru akan beresiko bagi diri mereka sendiri dari berbagai aspek. Pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan merupakan salah satu jalan keluar untuk menjawab permasalahan ini. Anak perempuan kelak akan mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan menjadi tiang utama bagi pendidikan anaknya, yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mencegah perkawinan anak bukan hanya sekedar menunda usia perkawinan anak namun kita sedang mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas juga,” tutup Lenny.

                                    

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rengat, 3/5 - Eskandar, S.E

Assalamualaikum warrahmatullahir wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ayah mewakili Bunda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kab. Indragiri Hulu - Bunda Wardiati, S.Sos, mewakili Bunda Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) DPPPA Inhu - Bunda Rika Varia Nora, S.SiT, MPH dan seluruh ASN serta staff honorer DPPPA Kab. Inhu, mengucapkan " Selamat Hari Jadi Forum Anak Indragiri Hulu Yang Ke 5 Tahun".

Harapan ayah dan harapan kita semua tentunya, semoga FA Inhu tetap eksis dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bermanfaat bagi para orang tua, serta bermanfaat bagi pemerintahan daerah, yang mana FA Inhu adalah merupakan Organisasi Pranata, Organisasi Sosial tempat berkreasinya anak-anak. Tempat berpartisipasinya anak-anak baik di dalam proses pembangunan daerah maupun dalam rangka mewujudkan Pemenuhan Hak Anak itu sendiri.

Dan kepada anak-anak Ayah dimanapunberada, Ayah menyerukan " Ayo teruslah berkreasi, berinovasi & berprestasi melalui kegiatan Forum Anak"

Ayah juga mengajak anak-anak Ayah semua untuk terus giat belajar, baik disekolah maupun di luar sekolah.

Terakhir Ayah berpesan agar FA Inhu semakin meningkatkan perannya sebagai 2P (Pelapor & Pelopor), masih banyak PR dan cita-cita yang perlu kita wujudkan, baik demi pemenuhan hak anak itu sendiri maupun peran FA dalam pembangunan karakter - pembangunan sosial - dan pembangunan daerah. Kreasi & inovasi kreatif kalian ditunggu dan dibutuhkan oleh seluruh teman-teman kalian di daerah kita tercinta ini.

Selamat Hari Jadi Forum Anak Indragiri Hulu Yang Ke 5 Tahun !

Siapa Kita ? Anak Indonesia

Anak Indonesia, 100% Cinta Indonesia

Siapa Kita ? FA Inhu

FA Inhu ? Dayung Serempak Untung Serentak !

Melangkah Maju FA Inhu !

 

 

Peranap 23/04 – Rapat Evaluasi KLA 2018 & Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tingkat Desa/Kelurahan kali ini bertempat di Kecamatan Peranap. Kegiatan yang di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu ini diikuti oleh Camat Peranap Umar, S.Sos , UPIKA Kecamatan Peranap (Koramil Peranap),  Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Peranap,  Ketua PKK Lurah/Desa se-Kecamatan Peranap, tokoh masyarakat, tokoh agama, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Kec. Peranap serta para aktifis PATBM.

Diawali dengan pembukaan oleh Camat Peranap Umar, S.Sos, beliau menyampaikan Imbauan kepada segenap Lurah/Kepala Desa/UPTD Pendidikan/Korwil Puskesmas serta masyarakat terutama aktifis PATBM untuk lebih memperhatikan anak, dan kenyataan ada lebih dari 8 ribu anak di Kecamatan Peranap yang harus dipenuhi 32 hak nya. Perhatian ini sangat diperlukan guna menyikapi tingkat kekerasan anak di kec Peranap yang saat ini kerap ditemukan kasus ngelem, miras, dan narkoba.Camat Peranap Umar, S.Sos, juga menyampaikan kepada Kepala Desa agar mengalokasikan Dana Desa untuk forum anak, aktifis PATBM, dan program terpadu pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara untuk Kelurahan bisa berkoordinasi dengan Kecamatan. Beliau juga berpamitan kepada segenap unsur kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat serta minta doa selamat pulang pergi dalam menjalankan ibadah umrah di tanah suci Mekkah.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu Ibu Wardiati, S.Sos yang diwakili oleh Sekretaris DPPPA Inhu Bapak Agus Rianto, S.E , MH. Dalam sambutannya beliau menjelaskan lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat beraktifitasnya anak-anak, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap Hak Anak.

Evaluasi KLA dan Sosialisasi PATBM dipaparkan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Inhu, Ibu Rika Varia Nora, S.Sit. MPH. 32 Hak Anak dan pemenuhannya yang tercakup dalam 5 Klaster Perwujudan Kab/Kota Layak Anak mulai dari hak sipil anak, hak kebebasan, hak partisipatif anak sampai dengan perlindungan anak dipaparkan dengan detail dan lugas oleh beliau.Aktifis PATBM yang dibentuk di tiap Kelurahan/Desa bisa menjadi solusi untuk mencegah dan mengawasi kekerasan pada . Dalam kesempatan yang dihadiri para Ketua PKK tersebut, beliau menghimbau para ibu-ibu yang lebih dekat dengan anak, untuk dapat mengenali secara dini permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Pemenuhan hak anak di mulai dari orang tua, keluarga, dan selanjutnya masyarakat dimana anak tersebut tinggal serta pemerintah.

Para Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Peranap menyampaikan harapan agar DPPPA Inhu terus mendukung program ini, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat diaplikasikan di masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu Kab/Kota Layak Anak.

Seberida 18/04 – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu kembali melakukan Rapat Evaluasi KLA 2018 & Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Seberida. Kegiatan ini diikuti oleh Camat Seberida, Bpk Wisnu Subroto, S.Sos , UPIKA Kecamatan Seberida (Kapolsek Seberida),  Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Seberida,  Ketua PKK Lurah/Desa se-Kecamatan Seberida, tokoh masyarakat, tokoh agama, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Kec. Seberida serta para aktifis PATBM.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Camat Seberida Wisnu Subroto, S.Sos Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini perlu dilakukan terlebih lagi tingkat kekerasan anak di daerah Seberida cukup tinggi. Menurut beliau PATBM bisa menjadi salah satu solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memonitor, mencatat, mendata dan melaporkan permasalahan dan kekerasan yang terjadi pada anak, terlebih lagi Aktifis PATBM memang sengaja dibentuk di level Desa/Kelurahan.

Sosialisasi PATBM yang dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Inhu, Ibu Rika Varia Nora, S.Sit. MPH. Dalam materinya, beliau menjelaskan tentang 32 Hak Anak dan akar permasalahan yang terjadi pada anak dewasa ini. Dalam kesempatan yang dihadiri para Ketua PKK tersebut, beliau memaparkan tanggung jawab untuk pemenuhan hak anak bukan hanya di sekolah lagi, tapi di mulai dari orang tua, keluarga, dan selanjutnya masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Pemenuhan hak anak yang tercakup dalam 5 Klaster Perwujudan Kab/Kota Layak Anak mulai dari hak sipil anak, hak kebebasan, hak partisipatif anak sampai dengan perlindungan anak dipaparkan dengan detail dan lugas oleh beliau.

Para Kepala Desa dan Lurah menyambut baik kegiatan ini, Kepala Desa Petala Bumi Kec. Seberida menyatakan bahwasanya kegiatan ini dapat membantu tugas Gugus Tugas KLA Kelurahan/Desa yang telah mereka bentuk sejak tahun 2015.

Rengat 11/04 - Bertempat di aula Kantor Kecamatan Rengat Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hulu turun lapangan menyelenggarakan Rapat Evaluasi KLA 2018 & Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tingkat Desa/Kelurahan. Kegiatan ini diikuti oleh Camat Rengat Barat, Ibu Yus Amrina, S.Sos yang diwakili oleh Sekretaris Camat Rengat Barat Bapak Sofian, S.P , UPIKA Kecamatan Rengat Barat (Kapolsek Rengat Barat),  Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Rengat Barat,  Ketua PKK Lurah/Desa sekecamatan Rengat Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Kec. Rengat Barat serta para aktifis PATBM.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas PPPA Kab. Inhu Ibu Wardiati, S.SOs yang kali ini diwakili oleh Sekretaris DPPPA Kab. Inhu Bapak Agus Rianto , S.E ,M.H ini banyak sekali membahas isu-isu dan permasalahan terkini seputar perlindungan terhadap anak. Melalui kegiatan ini, beliau mengatakan bahwa PATBM bisa menjadi salah satu solusi untuk memonitor, mencatat, mendata dan melaporkan permasalahan dan kekerasan yang terjadi pada anak, bahkan Aktifis PATBM memang sengaja dibentuk di level Desa/Kelurahan, agar fokus dan lokasi pemantauan lebih terjaga, serta tujuan bahwa perlindungan Anak adalah kewajiban semua ikut terwujud melalui partisipasi masyarakat terutama para Aktifis PATBM. "Peran dan tugas para aktifis PATBM ini sangat membantu dalam membentengi anak dari arus negatif globalisasi yang terjadi sekarang" lanjut beliau.

Camat Rengat Barat yang diwakili oleh Sekretaris Camat Rengat Barat menyambut baik kegiatan ini, dan mengungkapkan kegiatan seperti ini memang sangat diperlukan, terlebih lagi tingkat kekerasan pada Anak itu nyata terjadi di lingkungan masyarakat. Beliau juga berharap, para Lurah dan Kepala Desa di Kecamatan Rengat Barat berkomitmen untuk membentuk aktifis PATBM di setiap wilayah kerjanya masing-masing.

Sosialisasi PATBM yang dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ibu Rika Varia Nora, S.SIt. MPH membedah sampai ke akar permasalahan yang terjadi pada anak. Dalam kesempatan yang dihadiri para Ketua PKK tersebut, beliau memaparkan tanggung jawab untuk pemenuhan hak anak bukan hanya di sekolah lagi, tapi di mulai dari orang tua, keluarga, dan selanjutnya masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Mulai dari hak sipil anak, hak kebebasan, hak partisipatif anak sampai dengan perlindungan anak dipaparkan dengan detail dan lugas oleh beliau.

Dalam sesi diskusi tanya jawab, masyarakat dan pihak kecamatan bersepakat untuk bersama mendukung kegiatan ini dan terus berkoordinasi satu sama lain serta mencari solusi untuk setiap permasalahan yang melibatkan anak.

Page 2 of 3

Link Terkait

Statistik Pengunjung

088780
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
77
59
136
87858
3528
4072
88780

Your IP: 52.3.228.47
2020-09-28 21:29
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.