screedbot

  • top1
  • top 2

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

     REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

                                       

Menteri Yohana Dukung Penutupan Lokalisasi Prostitusi  

Siaran Pers Nomor: B-58/Set/Rokum/MP 01/06/2016

      Timika, Jayapura (17/6) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise  mendukung langkah Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk menutup lokalisasi prostitusi di Kabupaten Mimika. Disinyalir saat ini ada sekitar ratusan lokasi prostitusi dan penjualan miras  masih bebas melayani para pelanggannya di Papua. Akibatnya, dampak dari keberadaan lokalisasi dan penjualan miras, angka kasus KDRT seperti perceraian dan penelantaran anak di Papua masih tinggi.

   “KDRT di Papua masih tinggi angkanya, termasuk pelecehan seksual dan penelantaran anak. Salah satu penyebabnya karena miras dan lokalisasi prostitusi, termasuk lokalisasi yang berada dekat areal PT Freeport. Banyak perempuan jadi korbannya. Setelah saya beritahu pimpinan Freeport kaget mereka. Makanya saya akan buat kajian lewat Universitas Cendrawasih tentang hal ini. Ada 5 kategori penelitian di antaranya hubungan miras dengan KDRT, hubungan lokalisasi dengan KDRT, ada juga masalah ekonomi dimana suami tidak memberikan gajinya kepada istrinya yang menyebabkan penderitaan psikis. Termasuk masalah AIDS masuk kajian yang akan dilakukan. Saya sudah panggil Presiden Freeport dua kali mengenai hal ini, namun belum ada respon. Mungkin mereka takut namanya akan jatuh. Freeport jangan hanya memikirkan bisnisnya  saja tapi harus kaji juga dampak keberadaan mereka,” jelas Menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Jumat (17/6/2016).

 

   Menurut Menteri Yohana, orangtua adalah kunci untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Keluarga yang menghasilkan generasi yang baik tentu harus menghindari KDRT. Jika terjadi kasus KDRT yang  dialami perempuan, tentu korbannya adalah anak dan sang ibu. “Kasus perceraian di Indonesia termasuk tinggi. Tidak hanya dialami perempuan di Papua. Bisa dibayangkan bagaimana imbasnya untuk anak-anak. Jangan sampai di Indonesia angka perceraian tinggi dan jadi lebih banyak single parent. Mungkin kalau di luar  negeri, angka perceraian tinggi namun di sana pola pengasuhan anaknya juga ketat,” katanya.

  Mengutip data Kementerian Agama RI angka perceraian di Indonesia meningkat  setiap tahunnya. Tahun 2009 menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010 menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011 menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013  menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.

   Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mimika dan wilayah lainnya, Menteri mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah daerah sudah memahami dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian PP dan PA. “Saya kalau kunjungan ke daerah selalu koordinasi dengan Kepala Badan, apakah kebijakan dan program pusat diimplementasikan di daerah. Terutama program unggulan Three Ends, akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan akses perempuan di bidang ekonomi. Di setiap kunjungan, saya juga sempatkan berdialog dengan kaum perempuan untuk tahu kondisi dan kebutuhan apa yang mereka perlukan,” katanya.

7ea57 e kekerasan surabaya resize

fasilitator sedang menjelaskan program pelatihan terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak di Hotel Singgasana, Surabaya pada Rabu (7/9).

SURABAYA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelatih (Trainer of Trainer) Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Nasional pada tanggal 5-8 September  di Hotel Singgasana Surabaya. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 70 peserta yang berasal dari pusat maupun daerah di 17 Provinsi diantaranya Jawa Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, dan Papua (sebagian besar Wilayah Timur).

ToT Angkatan I ini juga turut mengundang manajer kasus atau tenaga teknis P2TP2A, tenaga teknis di UPPA Polda serta lembaga masyarakat yang menangani pengaduan data kekerasan, berbagai lembaga terkait seperti BPPKB, PPT, P2TP2A, BPMPKB, LSM, praktisi dan aktivis perempuan  serta para fasilitator dan narasumber untuk mendukung kegiatan ini.

Menurut Sri Danti selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga saat memberi sambutan ToT di Hotel Singgasana pada hari Selasa (6/9), pelaporan data kekerasan dari daerah semester II Tahun 2015 sampai Juli 2016 hanya tercatat 31 Provinsi yang memberikan laporan record & reporting (RR) ke KemenPPPA. Fakta ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan kekerasan masih secara manual, sarana prasarana pencatatan masih minim, dan belum mencukupinya SDM dan Standar Operational Prosedur (SOP) khusus dalam penanganan korban kekerasan. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, diperlukan aplikasi berbasis web untuk membantu proses pencatatan korban kekerasan yang bersifat real time yang dimasukkan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Nasional.

Aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan merupakan bagian dari Pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak Berskala Nasional sebagai salah satu mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Pasal 3 huruf b yang menyebutkan bahwa fungsi Kementerian PP-PA diantaranya adalah Penetapan Sistem Data Gender dan Anak.

Susunan kegiatan ToT di Hotel Singgasana pada tanggal 5-8 September 2016 diawali dengan pembukaan, pembagian modul dan seminar kit, dinamika kelompok, diskusi panel, penjelasan program pelatihan, simulasi data kekerasan, dilanjutkan dengan pengisian/penginputan data kekerasan oleh peserta. Rangkaian pelatihan aplikasi data kekerasan ini ditutup dengan kunjungan lapangan (Field Trip) yang dibagi ke dalam dua kelompok yaitu UPPA Polrestabes dan PPT Kota Surabaya untuk melihat praktek mekanisme pencatatan dan pelaporan korban kekerasan di lapangan.

Harapan pelaksanaan ToT sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia, Didiek Santosa di Hotel Singgasana pada hari Selasa (6/9) adalah menyediakan pelatih/admin/petugas yang terampil dan kompeten dari Unit Pelayanan Terpadu PP dan PA tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang mampu mengakses dan menginput data kekerasan di Provinsi masing-masing serta mampu berkoordinasi dengan Unit Pelayanan maupun SKPD yang lain, sehingga dapat terwujud Grand Design Sistem Data Gender dan Anak Berskala Nasional sebagai dasar Pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak Berskala Nasional.

Kementerian PP dan PA sebagai penggagas dalam pengembangan aplikasi data kekerasan telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dalam hal integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sehingga identitas korban/pelaku (unik) dapat tercatat secara langsung dalam riwayatnya untuk menghindari double counting. Selain itu, Kementerian PP-PA juga bermitra dengan PT Telkom Group untuk mendukung infrastruktur dan kecepatan jaringan sehingga layanan pengaduan korban kekerasan nasional terhadap perempuan dan anak dapat direspon lebih cepat.

Selanjutnya, aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berskala nasional ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Tata Laksana antar lembaga layanan dalam pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pentingnya Tata Laksana dalam aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan nasional adalah untuk merelevansikan dengan manajemen kasus di lapangan antar layanan penanganan korban di provinsi/kabupaten/kota dan berbagai informasi, antara lain pencatatan dan pelaporan mengenai pemulangan dan rujukan korban lintas provinsi/kabupaten/kota.

Silahkan download materi acara pelatihan bagi pelatih, Klik Download

de4a5 dsc 0369

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengupayakan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender yang masih mengakar di Indonesia dengan mengajak penerbit buku sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meminimalisir praktek diskriminasi gender, dan mengajarkan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan maupun dalam lingkup keluarga.
KPPPA Deputi Kesetaraan Gender bekerjasama dengan sembilan PTKI, untuk menerapkan kurikulum yang responsif dan inklusif gender untuk mendorong internalisasi dan aplikasi isu kesetaraan gender pada mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi Islam. Kesembilan PTKI tersebut adalah UINSU, UINSH Jakarta, UHAMKA Jakarta, PT IQI, PTAI Al Hikmah Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Wali Songo Jawa Tengah, dan IAIN Kendari.
Sebagai salah satu PTKI yang bekerja sama dengan KPPPA, UIN Jakarta kembali mengadakan workshop penyesuaian mata kuliah responsif gender yang di laksanakan di Sapphire Sky Hotel, BSD Tangerang (5/10). Kegiatan ini melanjutkan sosialisasi sebelumnya mengenai pemetaan mata kuliah oleh UIN pada 22-23 Agutus 2016.
Terdapat 50 dosen yang mengikuti kegiatan penyusunan silabus mata kuliah responsif gender ini yang berasal dari 5 fakultas di UIN. Melalui kurikulum Kesetaraan Gender ini diharapkan pemahaman mengenai keadilan bagi perempuan dapat belangsung secara stimultan sehingga dapat terjadi penguatan kapasitas baik dari dosen maupun mahasiswa dalam bidang kesetaraan gender. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari untuk menyusun silabus mata kuliah responsive gender di UIN Jakarta.
Sebagai bagian dari keseriusan untuk mendukung pengarusutamaan gender, sebelum terjalin kerjasama dengan KPPPA, UIN Jakarta telah memiliki anggaran pribadi untuk kesetaraan gender. Beberapa diantaranya adalah terdapat kelas gender untuk mahasiswa lintas fakultas yang dilaksanakan sebulan 2 kali selama satu semester. Mahasiswa yang mengambil kelas ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat dihitung sebagai poin tambahan nilai pembelajaran dan bekal nanti setelah lulus dari UIN.

b3f69 whatsapp image 2016 11 16 at 11.16.38

KPPPA melalui Deputi Kesetaraan Gender baru saja bekerjasama dengan LIPI dalam peluncuran buku tentang pengarusutamaan gender dalam penelitian pada Hari Rabu 16 November 2016 bertempat di Gedung PDII LIPI Jalan Jend gatot Subroto No. 10 Jakarta selatan. Buku ini memperkenalkan metode untuk melihat bagaimana penelitian-penelitian memberikan perspektif gender.
         Buku ini hadir di publik sebagai upaya mendukung masyarakat adil gender untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Diharapkan dengan ini lembaga  penelitian negeri maupun swasta memasukan gender didalam skema penelitiannya. PUG dalam hal ini bukanlah program/kegiatan melainkan adalah sebuah strategi. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua.
         Menurut ibu Tri Nuke Pudjiastuti Deputi IPSK LIPI, LIPI dalam hal ini melalui P2KK (Pusat Penelitian dan Kemasyarakatan dan Kebudayaan) memberi perhatian secara khusus terhadap isu-isu PUG dalam penelitiannya. Dalam sambutan dalam acara peluncuran buku tersebut Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyampaikan beberapa hal terkait kesetaraan gender, “PUG sangat memiliki peran penting karena merupakan bagian dari program pembangunan Indonesia, dan dengan diluncurkannya buku ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian yang sesuai PUG, dimana sebagai kodratnya manusia terdiri dari 2 jenis gender yaitu laki laki dan perempuan. Hal ini diharapkan dapat memperlihatkan fenomena pembangunan dimana kondisi yang dihadapi laki laki dan perempuan.” Ujar dr Heru P.  Kasidi M. Sc.

preview3

Diharapkan dengan acara ini dapat membangun kembali kerjasama antara KPPPA dengan LIPI agar dapat memberikan manfaat untuk pelaksanaan program, khususnya menjadi penyedia informasi dan hasil-hasil penelitian yang bisa mendukung penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Sesuai dengan 3 isu yang fokus diangkat oleh Deputi Kesetaraan Gender KPPPA yaitu dihapusnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan meningkatkan akses sumber daya ekonomi pada perempuan.
         Banyak aspek gender di dalam program pembangunan ini yang  rasanya patut untuk dipertimbangkan dalam penelitian. Penelitian yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar untuk dimanfaatkan.

Page 11 of 11

Link Terkait

Statistik Pengunjung

073339
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
38
54
691
71667
3506
3038
73339

Your IP: 34.232.62.209
2020-05-29 12:43
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.