screedbot

  • top1
  • top 2

 

ppprg1 edit

 

Kegiatan Pelatihan ini Dilaksanakan Pada Tanggal 8 s/d 10 mei 2017, Bertempat Di Aula Wisma Ferdy Pematang Reba, Acara ini Dibuka Langsung Oleh Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi, Mewakili Ibu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Maksud Dan Tujuan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Adapun Maksud Dari Kegiatan ini Adalah Untuk Memberikan Bimbingan Bagi Aparatur Perencanaan/Program Di OPD SE-KAB. INHU Tentang Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender. Kegiatan ini bertujuan untuk Percepatan Pelembagaan Pengarus Utamanaan Gender Di Setiap OPD Melalui Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Atas Kebijakan Program / Kegiatan Di Masing - Masing OPD.

P 20170330 123830 2

Untuk mewujudkan Hak partisipasi dan penyampaian pendapat dibutuhkan wadah yang dijamin secara konstitusional yaitu Forum Anak yang allhamdulilah sudah terbentuk di kabupaten Indragiri Hulu sejak tahun 2014. Acara pertemuan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Se Kabupaten Indragiri Hulu merupakan ajang pertukaran pengalaman sesama pengurus Forum Anak, hal ini sesuai dengan peran pemerintah agar mendorong dan memfasilitasi anak menjadi warga negara aktif, kreatif, inovatif, dan untuk memajukan perwujudan program perolehan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kota Layak Anak (KLA). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 29 s.d 31 maret 2017 di Wisma Ferdy Pematang Reba. Adapun peserta pertemuan Forum Anak ini berasal dari pengurus / calon pengurus Anak tingkat Kelurahan, Kecamatan dan pengurus Forum Anak Kabupaten yang terdiri dari:

1. Fasilitator/ mantan pengurus lama sebanyak 3 orang.

2. Pengurus Forum Anak Kabupaten sebanyak 17 orang

3. Pengurus Forum Anak Kecamatan sebanyak 14 orang

4. Pengurus Forum Anak Kelurahan sebanyak 16 orang dengan total anggota seluruh peserta 50 orang.

Narasumber pada acara pertemuan Forum Anak ini terdiri dari 2 orang dari Provinsi dan 2 orang dari Kabupaten. Acara pertemuan Forum Anak ini dihadiri oleh Dra. Risnawati, Apt. (Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Provinsi Riau) dan Zulkifli, Amd. (Fasilitator Forum Anak Riau).

 

 

hari kartini 1

Hari Kartini diperingati sebagai hari emansipasi wanita, hari dimana membawa kontribusi wanita dalam perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumat 21 April 2017, akan menjadi sejarah penting peringatan warga dalam setiap kontribusi kaum wanita yang mambawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan acara peringatan hari Kartini yang bertempat di Gedung Dang Purnama. Acara tersebut diawali dengan tarian persembahan oleh anak-anak TK Al-Kansa, laporan ketua panitia pelaksana oleh Ir. Hj. Isnidar selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drama Musical peringatan hari Kartini oleh anak-anak TK. Al-Kansa, testimoni oleh ibu Nur Hidayah sebagai pengajar buta aksara membaca menulis dan mengaji dari kecamatan Lubuk Batu Jaya, pengarahan dan sambutan Bupati Indragiri Hulu dalam rangka peringatan hari kartini yang diwakilkan oleh Bapak Plt. Sekratriat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, serta acara tambahan/hiburan yang terdiri dari pencanangan/ sosialisasi pelayanan (IVA TEST) pemeriksaan dini kanker serviks dan paduan suara dari gabungan organisasi wanita se-kabupaten Indragiri Hulu.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

     REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

                                       

Menteri Yohana Dukung Penutupan Lokalisasi Prostitusi  

Siaran Pers Nomor: B-58/Set/Rokum/MP 01/06/2016

      Timika, Jayapura (17/6) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise  mendukung langkah Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk menutup lokalisasi prostitusi di Kabupaten Mimika. Disinyalir saat ini ada sekitar ratusan lokasi prostitusi dan penjualan miras  masih bebas melayani para pelanggannya di Papua. Akibatnya, dampak dari keberadaan lokalisasi dan penjualan miras, angka kasus KDRT seperti perceraian dan penelantaran anak di Papua masih tinggi.

   “KDRT di Papua masih tinggi angkanya, termasuk pelecehan seksual dan penelantaran anak. Salah satu penyebabnya karena miras dan lokalisasi prostitusi, termasuk lokalisasi yang berada dekat areal PT Freeport. Banyak perempuan jadi korbannya. Setelah saya beritahu pimpinan Freeport kaget mereka. Makanya saya akan buat kajian lewat Universitas Cendrawasih tentang hal ini. Ada 5 kategori penelitian di antaranya hubungan miras dengan KDRT, hubungan lokalisasi dengan KDRT, ada juga masalah ekonomi dimana suami tidak memberikan gajinya kepada istrinya yang menyebabkan penderitaan psikis. Termasuk masalah AIDS masuk kajian yang akan dilakukan. Saya sudah panggil Presiden Freeport dua kali mengenai hal ini, namun belum ada respon. Mungkin mereka takut namanya akan jatuh. Freeport jangan hanya memikirkan bisnisnya  saja tapi harus kaji juga dampak keberadaan mereka,” jelas Menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Jumat (17/6/2016).

 

   Menurut Menteri Yohana, orangtua adalah kunci untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Keluarga yang menghasilkan generasi yang baik tentu harus menghindari KDRT. Jika terjadi kasus KDRT yang  dialami perempuan, tentu korbannya adalah anak dan sang ibu. “Kasus perceraian di Indonesia termasuk tinggi. Tidak hanya dialami perempuan di Papua. Bisa dibayangkan bagaimana imbasnya untuk anak-anak. Jangan sampai di Indonesia angka perceraian tinggi dan jadi lebih banyak single parent. Mungkin kalau di luar  negeri, angka perceraian tinggi namun di sana pola pengasuhan anaknya juga ketat,” katanya.

  Mengutip data Kementerian Agama RI angka perceraian di Indonesia meningkat  setiap tahunnya. Tahun 2009 menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010 menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011 menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013  menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.

   Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mimika dan wilayah lainnya, Menteri mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah daerah sudah memahami dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian PP dan PA. “Saya kalau kunjungan ke daerah selalu koordinasi dengan Kepala Badan, apakah kebijakan dan program pusat diimplementasikan di daerah. Terutama program unggulan Three Ends, akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan akses perempuan di bidang ekonomi. Di setiap kunjungan, saya juga sempatkan berdialog dengan kaum perempuan untuk tahu kondisi dan kebutuhan apa yang mereka perlukan,” katanya.

Page 1 of 2

Link Terkait

Statistik Pengunjung

005808
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
21
20
55
5479
383
775
5808

Your IP: 54.147.40.153
2017-12-12 21:49
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.