screedbot

  • top1
  • top 2

 

ppprg1 edit

 

Kegiatan Pelatihan ini Dilaksanakan Pada Tanggal 8 s/d 10 mei 2017, Bertempat Di Aula Wisma Ferdy Pematang Reba, Acara ini Dibuka Langsung Oleh Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi, Mewakili Ibu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Maksud Dan Tujuan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Adapun Maksud Dari Kegiatan ini Adalah Untuk Memberikan Bimbingan Bagi Aparatur Perencanaan/Program Di OPD SE-KAB. INHU Tentang Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender. Kegiatan ini bertujuan untuk Percepatan Pelembagaan Pengarus Utamanaan Gender Di Setiap OPD Melalui Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Atas Kebijakan Program / Kegiatan Di Masing - Masing OPD.

hari kartini 1

Hari Kartini diperingati sebagai hari emansipasi wanita, hari dimana membawa kontribusi wanita dalam perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumat 21 April 2017, akan menjadi sejarah penting peringatan warga dalam setiap kontribusi kaum wanita yang mambawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan acara peringatan hari Kartini yang bertempat di Gedung Dang Purnama. Acara tersebut diawali dengan tarian persembahan oleh anak-anak TK Al-Kansa, laporan ketua panitia pelaksana oleh Ir. Hj. Isnidar selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drama Musical peringatan hari Kartini oleh anak-anak TK. Al-Kansa, testimoni oleh ibu Nur Hidayah sebagai pengajar buta aksara membaca menulis dan mengaji dari kecamatan Lubuk Batu Jaya, pengarahan dan sambutan Bupati Indragiri Hulu dalam rangka peringatan hari kartini yang diwakilkan oleh Bapak Plt. Sekratriat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, serta acara tambahan/hiburan yang terdiri dari pencanangan/ sosialisasi pelayanan (IVA TEST) pemeriksaan dini kanker serviks dan paduan suara dari gabungan organisasi wanita se-kabupaten Indragiri Hulu.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

     REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

                                       

Menteri Yohana Dukung Penutupan Lokalisasi Prostitusi  

Siaran Pers Nomor: B-58/Set/Rokum/MP 01/06/2016

      Timika, Jayapura (17/6) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise  mendukung langkah Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk menutup lokalisasi prostitusi di Kabupaten Mimika. Disinyalir saat ini ada sekitar ratusan lokasi prostitusi dan penjualan miras  masih bebas melayani para pelanggannya di Papua. Akibatnya, dampak dari keberadaan lokalisasi dan penjualan miras, angka kasus KDRT seperti perceraian dan penelantaran anak di Papua masih tinggi.

   “KDRT di Papua masih tinggi angkanya, termasuk pelecehan seksual dan penelantaran anak. Salah satu penyebabnya karena miras dan lokalisasi prostitusi, termasuk lokalisasi yang berada dekat areal PT Freeport. Banyak perempuan jadi korbannya. Setelah saya beritahu pimpinan Freeport kaget mereka. Makanya saya akan buat kajian lewat Universitas Cendrawasih tentang hal ini. Ada 5 kategori penelitian di antaranya hubungan miras dengan KDRT, hubungan lokalisasi dengan KDRT, ada juga masalah ekonomi dimana suami tidak memberikan gajinya kepada istrinya yang menyebabkan penderitaan psikis. Termasuk masalah AIDS masuk kajian yang akan dilakukan. Saya sudah panggil Presiden Freeport dua kali mengenai hal ini, namun belum ada respon. Mungkin mereka takut namanya akan jatuh. Freeport jangan hanya memikirkan bisnisnya  saja tapi harus kaji juga dampak keberadaan mereka,” jelas Menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Jumat (17/6/2016).

 

   Menurut Menteri Yohana, orangtua adalah kunci untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Keluarga yang menghasilkan generasi yang baik tentu harus menghindari KDRT. Jika terjadi kasus KDRT yang  dialami perempuan, tentu korbannya adalah anak dan sang ibu. “Kasus perceraian di Indonesia termasuk tinggi. Tidak hanya dialami perempuan di Papua. Bisa dibayangkan bagaimana imbasnya untuk anak-anak. Jangan sampai di Indonesia angka perceraian tinggi dan jadi lebih banyak single parent. Mungkin kalau di luar  negeri, angka perceraian tinggi namun di sana pola pengasuhan anaknya juga ketat,” katanya.

  Mengutip data Kementerian Agama RI angka perceraian di Indonesia meningkat  setiap tahunnya. Tahun 2009 menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010 menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011 menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013  menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.

   Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mimika dan wilayah lainnya, Menteri mengatakan, pihaknya ingin memastikan apakah daerah sudah memahami dengan apa yang sudah dilakukan Kementerian PP dan PA. “Saya kalau kunjungan ke daerah selalu koordinasi dengan Kepala Badan, apakah kebijakan dan program pusat diimplementasikan di daerah. Terutama program unggulan Three Ends, akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan akses perempuan di bidang ekonomi. Di setiap kunjungan, saya juga sempatkan berdialog dengan kaum perempuan untuk tahu kondisi dan kebutuhan apa yang mereka perlukan,” katanya.

P 20170330 123830 2

Untuk mewujudkan Hak partisipasi dan penyampaian pendapat dibutuhkan wadah yang dijamin secara konstitusional yaitu Forum Anak yang allhamdulilah sudah terbentuk di kabupaten Indragiri Hulu sejak tahun 2014. Acara pertemuan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Se Kabupaten Indragiri Hulu merupakan ajang pertukaran pengalaman sesama pengurus Forum Anak, hal ini sesuai dengan peran pemerintah agar mendorong dan memfasilitasi anak menjadi warga negara aktif, kreatif, inovatif, dan untuk memajukan perwujudan program perolehan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kota Layak Anak (KLA). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 29 s.d 31 maret 2017 di Wisma Ferdy Pematang Reba. Adapun peserta pertemuan Forum Anak ini berasal dari pengurus / calon pengurus Anak tingkat Kelurahan, Kecamatan dan pengurus Forum Anak Kabupaten yang terdiri dari:

1. Fasilitator/ mantan pengurus lama sebanyak 3 orang.

2. Pengurus Forum Anak Kabupaten sebanyak 17 orang

3. Pengurus Forum Anak Kecamatan sebanyak 14 orang

4. Pengurus Forum Anak Kelurahan sebanyak 16 orang dengan total anggota seluruh peserta 50 orang.

Narasumber pada acara pertemuan Forum Anak ini terdiri dari 2 orang dari Provinsi dan 2 orang dari Kabupaten. Acara pertemuan Forum Anak ini dihadiri oleh Dra. Risnawati, Apt. (Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Provinsi Riau) dan Zulkifli, Amd. (Fasilitator Forum Anak Riau).

 

 

7ea57 e kekerasan surabaya resize

fasilitator sedang menjelaskan program pelatihan terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak di Hotel Singgasana, Surabaya pada Rabu (7/9).

SURABAYA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelatih (Trainer of Trainer) Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Nasional pada tanggal 5-8 September  di Hotel Singgasana Surabaya. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 70 peserta yang berasal dari pusat maupun daerah di 17 Provinsi diantaranya Jawa Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, dan Papua (sebagian besar Wilayah Timur).

ToT Angkatan I ini juga turut mengundang manajer kasus atau tenaga teknis P2TP2A, tenaga teknis di UPPA Polda serta lembaga masyarakat yang menangani pengaduan data kekerasan, berbagai lembaga terkait seperti BPPKB, PPT, P2TP2A, BPMPKB, LSM, praktisi dan aktivis perempuan  serta para fasilitator dan narasumber untuk mendukung kegiatan ini.

Menurut Sri Danti selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga saat memberi sambutan ToT di Hotel Singgasana pada hari Selasa (6/9), pelaporan data kekerasan dari daerah semester II Tahun 2015 sampai Juli 2016 hanya tercatat 31 Provinsi yang memberikan laporan record & reporting (RR) ke KemenPPPA. Fakta ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan kekerasan masih secara manual, sarana prasarana pencatatan masih minim, dan belum mencukupinya SDM dan Standar Operational Prosedur (SOP) khusus dalam penanganan korban kekerasan. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, diperlukan aplikasi berbasis web untuk membantu proses pencatatan korban kekerasan yang bersifat real time yang dimasukkan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Nasional.

Aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan merupakan bagian dari Pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak Berskala Nasional sebagai salah satu mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Pasal 3 huruf b yang menyebutkan bahwa fungsi Kementerian PP-PA diantaranya adalah Penetapan Sistem Data Gender dan Anak.

Susunan kegiatan ToT di Hotel Singgasana pada tanggal 5-8 September 2016 diawali dengan pembukaan, pembagian modul dan seminar kit, dinamika kelompok, diskusi panel, penjelasan program pelatihan, simulasi data kekerasan, dilanjutkan dengan pengisian/penginputan data kekerasan oleh peserta. Rangkaian pelatihan aplikasi data kekerasan ini ditutup dengan kunjungan lapangan (Field Trip) yang dibagi ke dalam dua kelompok yaitu UPPA Polrestabes dan PPT Kota Surabaya untuk melihat praktek mekanisme pencatatan dan pelaporan korban kekerasan di lapangan.

Harapan pelaksanaan ToT sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia, Didiek Santosa di Hotel Singgasana pada hari Selasa (6/9) adalah menyediakan pelatih/admin/petugas yang terampil dan kompeten dari Unit Pelayanan Terpadu PP dan PA tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang mampu mengakses dan menginput data kekerasan di Provinsi masing-masing serta mampu berkoordinasi dengan Unit Pelayanan maupun SKPD yang lain, sehingga dapat terwujud Grand Design Sistem Data Gender dan Anak Berskala Nasional sebagai dasar Pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak Berskala Nasional.

Kementerian PP dan PA sebagai penggagas dalam pengembangan aplikasi data kekerasan telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dalam hal integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sehingga identitas korban/pelaku (unik) dapat tercatat secara langsung dalam riwayatnya untuk menghindari double counting. Selain itu, Kementerian PP-PA juga bermitra dengan PT Telkom Group untuk mendukung infrastruktur dan kecepatan jaringan sehingga layanan pengaduan korban kekerasan nasional terhadap perempuan dan anak dapat direspon lebih cepat.

Selanjutnya, aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berskala nasional ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Tata Laksana antar lembaga layanan dalam pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pentingnya Tata Laksana dalam aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan nasional adalah untuk merelevansikan dengan manajemen kasus di lapangan antar layanan penanganan korban di provinsi/kabupaten/kota dan berbagai informasi, antara lain pencatatan dan pelaporan mengenai pemulangan dan rujukan korban lintas provinsi/kabupaten/kota.

Silahkan download materi acara pelatihan bagi pelatih, Klik Download

Page 1 of 2

Link Terkait

Statistik Pengunjung

004272
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
18
22
50
4055
586
1201
4272

Your IP: 54.156.67.122
2017-10-17 03:43
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.