screedbot

  • top1
  • top 2

Rokok merupakan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Saat batang rokok terbakar maka asapnya menguraikan sekitar 4000 bahan kimia dengan 3 komponen utama, yaitu "nikotin" yang menyebabkan ketergantungan/adikif "Tar" yang bersifat karsinogenik penyebab kanker dan "Karbon Monoksida" (CO) yang menyebabkan kadar oksigen di dalam darah berurang.

Untuk mengendalikan dampak merokok terhadap kesehatan, Pemerintah telah membuat peraturan yang teruang dalam PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Pasal 49 tentang kawasan tanpa rokok dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
  2. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dihimbau kepada semua pihak terutama AparatKarawan dan karawati untuk memberikan keteladanan dalam bentuk tidak merokok dan menegur yang merokok di tempat-tempat sebagai berikut :
    • lnstansi tempat kerja saudara;
    • Tempat umum;
    • Sarana kesehatan;
    • Tempat belajar mengajar;
    • Arena kegiatan anak;
    • Tempat ibadah;
    • Angkutan umum
  3. Meningkatkan peran sera masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dengan cara menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang kawasan tanpa rokok kepada organisasi masyarakat yang beritra di instansi saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Bengkulu (21/3). Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goal (SDGs) ke 5 yakni kesetaraan gender. Pembangunan global tidak akan berhasil jika perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dan ikut berperan didalamnya. Maka, dukungan dan partisipasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga profesi sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas perempuan, tidak terkecuali peran kalangan akademisi.

Kalangan akademisi dapat berpotensi besar menjadi sumber daya dalam   membantu Indonesia mewujudkan percepatan pembangunan dan kesetaraan gender. Salah satunya melalui Gerakan HeForShe. Gerakan ini menjadi kampanye global yang merupakan langkah solutif untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan responsive gender, serta dapat pula diterapkan dalam institusi perguruan tinggi. Gerakan HeForShe mengajak laki-laki terlibat sebagai agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta upaya mengakhiri kekerasan terhadap keduanya.

“Inti dari gerakan HeForShe adalah bagaimana mendorong pelibatan laki-laki dalam upaya-upaya melindungi perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Gerakan ini tidak hanya dapat diprakarsai oleh kaum laki-laki, perempuan juga dapat terlibat dalam upaya-upaya menyadarkan dan mengajak laki-laki untuk lebih responsif terhadap perempuan dan anak perempuan serta mengakhiri kekerasan. Untuk itu, saya mengajak seluruh mahasiswa di Bengkulu untuk menjadi agen HeForShe,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat berkunjung ke Universitas Bengkulu, Rabu (21/3).

Kehadiran Menteri Yohana juga sebagai bentuk apresiasi terhadap respon positif Universitas Bengkulu yang telah menerapkan Kuliah kerja Nyata berbasis One Student Save One Family (OSSOF). OSSOF menjadi salah satu gagasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memperkenalkan realitas sebenarnya dari masyarakat khususnya kehidupan keluarga kepada mahasiswa, serta mengasah kepekaan mereka untuk melihat masalah pada tingkat akar rumput.

“Saya mengharapkan bahwa sejak awal, seorang mahasiswa dapat mengenali situasi kehidupan masyarakat yang mereka lihat dan berada di sekitarnya. Dengan demikian, mereka dapat diasah kepekaannya untuk memahami masalah yang dihadapi kaum perempuan dan anak dalam masyarakat yang hendak ditanggulangi dengan berbagai program pembangunan,” jelas Menteri Yohana.

“Ketika para mahasiswa telah mampu meningkatkan kepekaannya terhadap isu perempuan dan anak, saya berharap  mahasiswa dapat mendukung misi Bapak Presiden Jokowi yang sebelumnya telah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Kepala Negara terpilih menjadi HeforShe Champion World Leader. Bersama Bapak Presiden mari kita lindungi kaum perempuan, anak-anak dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; penurunan Angka Kematian Ibu (AKI); serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan,” tambah Menteri Yohana.

                             PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                         DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Pangkal Pinang (2/3) – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu hari ini menutup seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 28 Februari lalu. Berbagi pengalaman terbaik, informasi, pengetahuan, diskusi, pembahasan, dan pameran pembangunan PPPA telah dilakukan. Selain itu, dilakukan pula bakti sosial untuk mendapatkan banyak pembelajaran mengenai lingkungan masyarakat Bangka Belitung.


“Rakornas PPPA Tahun 2018 ini menghasilkan Komitmen Wangka Beliton. Komitmen ini dibuat untuk melanjutkan upaya pencapaian Komitmen Ternate Tahun 2017 lalu. Saya berharap kita semua memiliki semangat yang sama untuk menindaklanjuti dan mewujudkan Komitmen Wangka Beliton. Semangat untuk mempercepat penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi untuk menghadirkan Negara di tengah masyarakat, mendaratkan kebijakan sampai pada tingkat desa, dan memperkuat sinergi/jejaring dengan lembaga masyarakat. Pusat berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada Provinsi, dan diharapkan Provinsi berkomitmen mendampingi Kabupaten/Kota sampai tingkat desa,” ujar Sesmen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu saat menutup Rakornas PPPA Tahun 2018 di Pangkal Pinang, Jumat (2/3).
Pribudiarta menjelaskan dalam Rakornas PPPA Tahun 2018 disepakati hal-hal yang bersifat mengikat untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan PPPA, yakni :

1.    Mempercepat penguatan kelembagaan PPPA; 
2.    Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal (Satu Dinas, Satu Inovasi);
3.    Mendaratkan kebijakan PPPA pada tingkat desa melalui pemanfaatan peluang tata kelola pemerintahan otonomi desa; dan 
4.    Memperkuat jejaring dengan peningkatan mobilisasi potensi lembaga masyarakat dalam penanggulangan masalah PPPA sampai ke tataran akar rumput.  

Pribudiarta menambahkan apa yang disepakati dalam Rakornas PPPA ini baru sebatas komitmen, memiliki makna luas, sedangkan penjabaran implementasinya akan dibahas lebih teknis dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesetaraan Gender – Pemberdayaan Perempuan dan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perlindungan Anak. 

 

Siaran Pers Nomor: B-023/Set/Rokum/MP 01/03/2018

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tags:

Page 1 of 4

Link Terkait

Statistik Pengunjung

016187
Hari ni
Kemarin
Minggu ni
Minggu lalu
Bulan ni
Bulan lalu
Total
44
37
162
15323
1601
1886
16187

Your IP: 54.92.150.98
2018-06-20 13:02
© 2017 DPPPA. All Rights Reserved.